Kreditur Setujui Proposal Perdamaian Debitur KSP Pracico Inti Sejahtera Dalam Proses PKPU Sementara


JAKARTA, Vonisinvestigasi.co.id.

Rapat Kreditur Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera (KSP PIS) telah menghasilkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan pembayaran hutang dari pengurus (debitur) kepada anggota-anggota (kreditur) KSP PIS, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (11/01/2021) siang.

Dalam Rapat Kreditur KSP PIS, Debitur yang merupakan dewan pengurus koperasi mengajukan Proposal Perdamaian yang bersifat final, dalam rangka pelaksanaan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 382/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 03 Desember 2020.

Sejak awal rapat saat pembukaan, telah diwarnai dengan interupsi-interupsi dari Kuasa Hukum anggota Koperasi, yang datang dari Jakarta dan luar kota yaitu Surabaya, Jambi dan Melawi (Kalimantan Barat) untuk meminta agar Proposal Perdamaian dari Debitur dilengkapi dengan laporan keuangan, inventarisasi aset, proyeksi riil jaminan piutang dan kehadiran pihak manajemen dalam pertemuan rapat Kreditur.

Seperti yang diungkapkan Kuasa Hukum Kreditur dari Melawi Kalimantan Barat, Advokat Welly, H.M.T., SH., ketika ditemui media ini saat rapat sedang berlangsung.
“debitur harus tunjukkan laporan keuangan Koperasi dan inventarisasi aset saat ini, agar anggota Koperasi bisa membuat kepercayaan untuk menerima proposal perdamaian debitur. Coba tunjukkan agar kami bisa pelajari kondisi kesehatan Koperasi,” ungkap Adv Welly yang didampingi Adv Ricad Oppusunggu,SH., sebagai perwakilan Kreditur KSP PIS.

Senada dengan kreditur dari Melawi diatas, Kreditur dari Surabaya yang tidak ingin disebutkan namanya ini menambahkan bahwa kehadirannya dari jauh karena ingin melihat itikad baik dari debitur, “kami ingin ditunjukkan jaminan apa yang bisa meyakinkan kita bahwa pengurus KSP PIS bisa bayar uang kami kembali.”

Alotnya jalan rapat kreditur debitur ini, ditanggapi oleh Hakim Pengawas PKPU, Tuti Haryanti, SH., MH., dengan menanyakan kepada Debitur, apakah dapat memenuhi permohonan Kreditur yang hadir. Selain itu, Tuti menerangkan agar kreditur bisa melaksanakan voting untuk memutuskan proposal Perdamaian dari Debitur bisa diterima atau ditolak para Kreditur.

“Silahkan dipertimbangkan lagi, voting perlu tidaknya waktu untuk putuskan sikap Kreditur. Jadi nanti dilaksanakan voting untuk perpanjangan waktu 3 hari lagi, dan diterima atau tidaknya proposal perdamaian final debitur. Kita skors rapat selama 1 jam,” ujar Tuti tegas.

Tuti menambahkan bahwa hasil rapat akan segera disampaikan ke Majelis Hakim PKPU untuk dibawa dalam sidang Putusan PKPU mendatang.

Adapun hasil revisi proposal perdamaian telah pula dilampirkan laporan keuangan tahun 2019, proyeksi keuntungan Koperasi dan empat bisnis afiliasi yang sudah tidak berjalan lagi karena situasi pandemi. Revisi proposal merupakan proposal yang telah mengakomodasi permintaan usulan dari Kreditur dalam rapat hari ini, seperti yang diungkapkan Kuasa Hukum Debitur, Vanly Vincent Pakpahan, SH., MH.

“Tujuan kita adalah adanya perdamaian antara Kreditur dan Debitur, sehingga ada ikatan untuk menyelesaikan pembayaran utang kepada Kreditur oleh Debitur selaku pengurus KSP PIS. Jika upaya perdamaian tidak bisa, maka akan diserahkan ke majelis Hakim PKPU saja,” jelas Vanly.

Voting Kreditur untuk menentukan penerimaan Proposal Perdamaian (revisi), hasilnya adalah Kreditur bisa menerima Perdamaian yang diajukan Debitur. Adapun hasil perhitungan suara saat voting yaitu 396 kreditur hadir atau setara dengan Rp. 388.643.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan enam ratus empat puluh tiga rupiah) atau 38.864 suara. Kreditur yang tidak setuju yaitu 100 Kreditur atau 10.928 suara, dan Kreditur yang setuju adalah 296 Kreditur atau 28.566 suara. (boy/red)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *